Deddy Sitorus Minta Kementerian Investasi Tingkatkan Penyuluhan Perizinan Berusaha

19-09-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk dapat meningkatkan penyuluhan serta mempermudah perizinan berusaha, khususnya bagi usaha mikro. Sebab menurutnya saat ini pengurusan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dinilai tidak mudah apalagi bagi pengusaha-pengusaha yang kurang paham mengenai teknologi.

 

"Saya terus terang, teman-teman di daerah pemilihan saya yang merasa dimudahkan juga ada, tapi memang biasa mereka yang literasi komputer dan literasi terkait pengisian formulir dan lain sebagainya dan kemampuan komputernya bagus, tapi majority dari pengusaha UMKM kita, apalagi mikro itu kan lemah ya pak," ujar Deddy dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

 

Untuk itu, politisi PDI-Perjuangan tersebut menyarankan agar Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk dapat mempermudah akses pengusaha yang ingin mengurus perizinan. Baik melalui pelayanan-pelayanan di kelurahan/kecamatan, hingga melakukan coaching (pelatihan) secara langsung kepada pengusaha.

 

“Kalau saya boleh saran Pak, apakah mungkin tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga mungkin ada satu sentra, apakah itu di tingkat kabupaten atau kecamatan. Sehingga orang datang, hendak mencari informasi dan disuruh menyiapkan data informasi apa saja yang perlu mereka siapkan, kemudian ketika datang lagi bisa dibantu entry pak. Atau minimal ketika datang ke tempat itu, ada cara-cara yang sangat memudahkan mereka," saran Deddy kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

 

Hal tersebut, agar Kementerian Investasi dapat mempercepat perizinan berusaha, khususnya bagi usaha mikro. "Saya rasa hal-hal seperti ini harus diperhatikan pak, karena kalau menunggu proses yang biasa saya rasa enggak kelar-kelar pak. Saya kira yang paling penting itu coaching, kasih tempat kalau perlu kumpulin di GOR sudah didata oleh dinas, langsung di tempat pak, supaya speed up. Jangan hanya dengan cara-cara business as usual kalau mau cepat pak," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara tersebut. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...